Jumlah Dukungan

Menu:

Tokoh Pendukung
70% perokok
iklan media

Petisi terbaru:

Artikel

Tulus Abadi

Melindungi Petani Tembakau

Tak ada komoditas yang paling dipuja dan disembah di se antero negeri ini, selain tembakau. Produk ini disakralkan begitu rupa, bak dewa saja. Tak hanya oleh Pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, termasuk media masa. Tak heran jika komoditas ini dianggap “juru selamat” atas ekonomi nasional, yang hingga kini masih lesu darah. Saat krisis ekonomi 1997, industri rokok yang masih menangguk untung. Kini di tengah hantaman krisis ekonomi global, posisi orang terkaya di Indonesia pun masih ‘dikangkangi’ oleh taipan perusahaan rokok. Tidaklah aneh jika isu pengendalian tembakau (tobacco control) di negeri ini selalu termarginalisasikan. Pengendalian tembakau acap menjadi kambing hitam atas isu bangkrutnya industri rokok yang mengakibatkan PHK masal, plus akan menggulung eksistensi petani tembakau.

Tulus Abadi S.H

Ayo "Menyembah" Industri Rokok

Menyembah selain Tuhan, dalam konteks Islam, sangat terlarang (syirik). Tetapi, dalam keseharian, baik secara sosial, ekonomi, politik bahkan budaya; praktik semacam itu lazim terjadi. Trendnya malah mengalami eskalasi yang amat kuat. Ada satu bukti empiris betapa praktik itu terus menggurita, yaitu "menyembah" industri rokok. Kelihatannya aneh bin ajaib, tapi itulah fenomenanya. Pemerintah dan masyarakat menjadi "penyembah" setia industri rokok. Entitas ekonomi yang satu ini dipuja, bak tuhan saja. Cukai dan pajak Rp 50 trilyun ke kas APBN plus trilyunan rupiah lainnya, serta terserapnya ratusan ribu pekerja menjadi instrumen efektif untuk menuhankannya. Efek candu yang ditimbulkan, yang tegas tercantum dalam bungkus dan iklannya (bahwa "rokok bisa mengakibatkan serangan jantung, kanker paru serta gangguan kehamilan dan janin") menjadi slilit kecil yang tak tampak.

Tulus Abadi S.H

Bedah Perkara: "Gugatan Legal Standing Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa"

Konstruksi Gugatan
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, dengan Prosedur Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Non Pemerintah dengan Legal Standing NGO's

Tulus Abadi S.H

Urgensi Regulasi Pengendalian Tembakau

Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik John McCain menyampaikan lelucon yang tidak lucu. Ketika wartawan bertanya perihal ekspor rokok Amerika ke Iran, yang meningkat 10 kali lipat saat George W Bush berkuasa, McCain menjawab: "Mungkin ini suatu jalan untuk membunuh mereka (orang-orang Iran)".

Urgensi Regulasi Pengendalian Tembakau

Taufiq Ismail

Tuhan Sembilan Senti

Indonesia adalah sorga luar biasa ramah bagi perokok, tapi tempat siksa tak tertahankan bagi orang yang tak merokok.

Di sawah petani merokok,
di pabrik pekerja merokok,
di kantor pegawai merokok,
di kabinet menteri merokok,
di reses parlemen anggota DPR merokok,
di Mahkamah Agung yang bergaun toga merokok,
hansip-bintara-perwira nongkrong merokok,
di perkebunan pemetik buah kopi merokok,
di perahu nelayan penjaring ikan merokok,
di pabrik petasan pemilik modalnya merokok,
di pekuburan sebelum masuk kubur orang merokok.

Richard D Semba, Leah M Kalm, Saskia de Pee

Ayah perokok dikaitkan dengan malnutrisi anak yang meningkat pada keluarga miskin pedesaan

Tujuan: Ayah perokok sangat lazim di Asia, dan tembakau mungkin bertanggung jawab atas belanja rumah tangga dalam jumlah yang besar di kalangan keluarga miskin. Kami berusaha mencirikan hubungan antara ayah perokok, malnutrisi anak dan belanja makanan. Desain: Data mengenai merokok, belanja rumah tangga dan malnutrisi anak diuji dengan pengambilan sample rumah tangga multistage cluster bertingkat dalam sistem pengawasan gizi di Indonesia. Hasil pengukuran utama adalah anak kurus (berat-untuk-tinggi Z-score <-2), berat badan kurang (berat-untuk-usia Z score <-2), dan anak kerdil (tinggi-untuk-usia Z score <-2), dan anak kurus, berat badan kurang, serta kerdil pada tingkatan yang sudah parah (yang didefinisikan masing-masing dengan Z score <-3). Setting: Secara keseluruhan, 175.583 rumah tangga dari kawasan kumuh perkotaan di Indonesia. Subyek: Anak-anak usia 0-59 bulan. Hasil: Prevalensi ayah perokok adalah 73,8%. Setelah disesuaikan dengan jenis kelamin dan usia, usia kandungan dan pendidikan, serta belanja rumah tangga mingguan per kapita, ayah perokok dikaitkan dengan anak kerdil (rasio ganjil (OR) = 1,11 95% interval keyakinan (CI) 1,08-1,14, P < 0,0001), anak kurus berlebihan (rasio ganjil (OR) = 1,17 95% interval keyakinan (CI) 1,03-1,33, P < 0,018), dan kerdil berlebihan (rasio ganjil (OR) = 1,09 95% interval keyakinan (CI) 1,04-1,15, P < 0,0001). Di rumah tangga di mana sang ayah adalah perokok, tembakau menyita 22% belanja rumah tangga mingguan per kapita, dengan lebih sedikit uang yang dibelanjakan untuk makanan dibandingkan dengan rumah tangga di mana sang ayah bukan perokok. Kesimpulan: Di kalangan keluarga miskin di kawasan kumuh kota di Indonesia, ayah perokok mengalihkan uang belanja rumah tangga dari makanan ke rokok serta memperburuk malnutrisi anak.

Dr. Widyastuti Soerojo, MSc

RUU Tembakau dan Industri

Saya berpendapat tulisan Tulus Abadi mengenai RUU Tembakau dalam Warta Konsumen edisi September-Oktober 2007 itu berat sebelah, tidak objektif dan memojokkan Pemerintah Indonesia. Pejabat di eksekutif kita itu bukan orang-orang bodoh, mereka punya alasan kuat untuk tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Elok Dyah Messwati , Kompas

Pengendalian Tembakau di Indonesia Masih Stagnan

JAKARTA, JUMAT — Secara umum, pengendalian tembakau di Indonesia masih mengalami stagnasi karena hingga kini Presiden RI belum meratifikasi atau mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Memang dimasukkannya RUU Pengendalian Dampak Tembakau bagi Kesehatan di dalam Prolegnas 2009, setidaknya merupakan langkah kecil untuk pengendalian tembakau yang lebih masif," kata anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi saat pemaparan Catatan Perlindungan Konsumen 2008 dan Teropong 2009 di Jakarta, Jumat (9/1).

Soewarta Kosen

Sebuah Analisa Ekonomi Pemakaian Tembakau Di Indonesia

Karya tulis ini mencoba menghitung dampak kesehatan dan ekonomi dari pemakaian tembakau di Indonesia. Dalam menyusun karya tulis ini, keterbatasan data, seperti data mengenai Tingkat Fatalitas Kasus dari penyakit dalam masyarakat, mempengaruhi hasil.
Penggunaan sumber data yang berbeda (lihat Lampiran: PERBANDINGAN JUMLAH KASUS YANG DISEBABKAN TEMBAKAU PADA TAHUN 1995 DENGAN 2001), mempengaruhi hasil akhir. Oleh sebab itu, penggunaan sumber data yang lebih baku untuk menghitung beban penyakit harus disusun, untuk memungkinkan perbandingan hasil yang lebih baik. Keterbatasan Standar Layanan Medis untuk penanganan penyakit pada fasilitas perawatan kesehatan membuat menjadikan perbedaan yang luas dalam penanganan kasus dan penggunaan sumberdaya pemeliharaan kesehatan.
Hasil memberikan fakta lain bahwa tembakau menyebabkan korban ekonomi yang parah pada sumberdaya keluarga dan masyarakat, seperti juga halnya sumberdaya pemeliharaan kesehatan. Sehingga proporsi besar biaya yang dikaitkan dengan tembakau ditanggung oleh individu, keluarga, dan masyarakat, serta negara; disamping, ia mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumberdaya untuk prioritas sosial lainnya. Indonesia sebagaimana pula halnya negara berkembang lain menghadapi banyak kesulitan; seperti ketidaklengkapan catatan medis, ketidaktersediaan standar prosedur operasi untuk penanganan kasus, dan keberadaan co-morbiditas dan komplikasi. Mengingat data untuk pendapatan per kapita pada tahun 2001 tidak tersedia, penelitian menggunakan rata-rata total belanja rumah tangga per bulan, yang dikumpulkan dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2001 sebagai wakil dari penghasilan rumah tangga.
Angka ini juga dipakai untuk biaya makro-ekonomi dari beban penyakit.
Hasilnya harus dianggap sebagai estimasi minimal rata-rata penghasilan rumah tangga.
Kerugian ekonomi akibat kematian dini adalah penyumbang utama Beban Penyakit Nasional akibat penyakit yang disebabkan tembakau.
Penelitian ini mengalami sejumlah keterbatasan dalam memperoleh data yang akurat. Penelitian selanjutnya harus menjelaskan lebih banyak mengenai rata-rata penghasilan per kapita, biaya pengobatan di rumah sakit dan dalam menentukan parameter epidemiologis lainnya.

Masyarakat Peduli Dampak Tembakau

Aksi Satu Juta Masyarakat Mendesak Regulasi Pengendalian Tembakau

Peluncuran Situs Dukungan Petisi
Menindaklanjuti Petisi tokoh publik "SELAMATKAN GENERASI MUDA BANGSA, SEGERA RATIFIKASI KONVENSI PENGENDALIAN TEMBAKAU" yang dimuat bersamaan di 4 media massa nasional (Kompas, The Jakarta Post, Koran Tempo dan Harian Ekonomi Kontan) pada 12 November 2008 lalu, Masyarakat Peduli Dampak Tembakau meluncurkan situs dukungan petisi,
www.lindungikami.com
dengan diiringi sebuah talkshow interaktif menghadirkan Dr. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG (Anggota DPR Komisi IX); Eros Djarot (Seniman/politisi, mantan perokok); Arifin Panigoro* (Pengusaha); Prof. DR. Arief Rachman, MPd. (Pakar Pendidikan) dan Moderator Fuad Baradja (artis dan aktivis pengendalian tembakau).
Peluncuran situs ini akan diselenggarakan pada Hari Kamis, 05 Februari 2009, pukul 09.00, di Gedung Joeang 45, Jl. Menteng Raya 31 - Jakarta Pusat. Telp. : 3909148
Kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut. Informasi lebih lengkap mengenai Acara Peluncuran Situs dapat dilihat dalam Kerangka Acuan terlampir

* = dalam konfirmasi

« 1 2 > »
Petisi ini didukung oleh:
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Tobacco Control Support Center (TCSC) Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Komisi Nasional Perlindungan Anak Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) Koalisi Untuk Indonesia Sehat (KuIS) YAYASAN KANKER INDONESIA Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pembinaan dan Pelindungan Konsumen (LP2K Semarang) KOMUNITAS PEDULI KAWASAN TANPA ROKOK (KPKTR ) KOTA SEMARANG Center for Religious and Community Studies Asian Medical Students Association Indonesia